DKUKM Kepri Gelar Forum Konsultasi Publik Integrasikan 10 Layanan

TANJUNGPINANG — Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sukses menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Balairung Ali Kelana, Gedung Daeng Celak, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/8/2026).

Dengan mengusung tema “Transformasi dan Kolaborasi: Membangun Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas dan Berdaya Saing di Era Digital”, forum ini dilaksanakan secara hibrid (offline dan online) dengan melibatkan kolaborasi pentahelix—meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Kepala DKUKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, menegaskan bahwa FKP ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan berbagai program pelayanan publik, termasuk program Asta Cita seperti Koperasi Desa Merah Putih, bantuan subsidi margin pinjaman, hingga fasilitasi pengembangan UMKM berorientasi ekspor.

"Sebagai daerah kemaritiman, Kepri memiliki karakteristik khusus yang butuh effort ekstra, sinergi lintas instansi, serta inovasi berkelanjutan agar sektor Koperasi dan UMKM dapat terus tumbuh menyokong perekonomian daerah," ujar Riki.

Tantangan Akses Pembiayaan & Solusi Terintegrasi

Salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah evaluasi penyaluran program subsidi margin bagi UMKM. Berdasarkan temuan di lapangan, pihak perbankan terpaksa menolak sejumlah pengajuan pinjaman modal usaha akibat rekam jejak Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang terindikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol), serta lemahnya penyusunan laporan arus kas (cash flow) pelaku usaha.

Menanggapi tantangan tersebut, DKUKM Kepri berkomitmen menyatukan sosialisasi dan eksekusi 10 program pelayanan unggulan—mulai dari legalitas usaha (NIB & PT Perorangan), sertifikasi halal, konsultasi keuangan, hingga HKI—menjadi satu sistem pelayanan yang terintegrasi bersama lembaga-lembaga vertikal terkait.

"Proses UMKM untuk naik kelas membutuhkan pendampingan yang bertahap dan berkelanjutan, bukan sekadar layanan tunggal. Melalui ekosistem pelayanan terpadu ini, kita ingin memastikan setiap pelaku usaha mendapat dukungan utuh sejak tahap awal hingga siap tembus pasar ekspor," pungkas Riki.

Sebagai penutup Rangkaian Acara, Forum Konsultasi Publik ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara (BA) Kesepakatan Standar Pelayanan DKUKM Provinsi Kepri oleh masing-masing perwakilan dari unsur Ahli/Praktisi/Akademisi, Penerima Layanan, Stakeholder, Organisasi Masyarakat, serta Media Massa sebagai wujud komitmen bersama peningkatan mutu pelayanan publik.