Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;

5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja;

7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.